Surplus Rasionalisasi Anggaran Publik ?!

redApakah transparansi kebijakan anggaran dari hulu hingga hilir menjamin dana publik mengalir tanpa pembelokan dari kanal utama aliran dana publik? Absurd ! (unreasonable). Sulit membayangkan bahwa transparansi dana publik dapat menjamin teralokasikannya dana publik pada proyek-proyek pelayanan publik. Yang ada adalah proyek-proyek absurd. Proyek-proyek “atas nama” yang namanya disamarkan, dilekatkan, dipinjam dari nama besar publik.

Perumusan dana publik bukanlah sebuah mekanisme pengelolaan keuangan yang berlangsung di ruang gelap, tanpa pengawalan. Pengelolaan dana publik jelas mendapat pengawalan dari perwakilan publik (legislatif), pelayan publik (birokrat). Jadi, jelas bahwa mekanisme perumusan kebijakan dana publik tersebut “terang benderang” melintas di mata batin dan mata fisik dewan publik dan pelayan publik. Yang kemudian menjadi masalah adalah transparansi penganggaran tersebut hanya sebatas transparansi penjatahan. Skema bagi “untung politik” yang ditakar dari besaran seperti kapitalisasi modal kampanye, besaran tanggukan suara dari publik. Bukan memperbesar atau mengkapitalisasi kepentingan pemberi mandat. Disinilah bias filosofi penganggaran publik mencuat.

Kalaupun pemahaman transparansi ingin ditekankan, tentu itu dimaksudkan untuk memberi akses yang lebih luas kepada publik, tidak sebatas mekanisme perwakilan. Publik idealnya mengambil posisi  mewakili dananya sendiri. Bagaimana caranya? Wong yang membuat caranya pun para wakil rakyat ! Sekalipun mekanisme musrenbang tingkat lokal dapat menjustifikasi mekanisme partisipasi perumusan pengelolaan dana publik, itupun masih perlu diawasi, dikawal dan mulai digugat dengan pertanyaan sederhana,” Siapa yang hadir dalam mekanisme musrenbang kelurahan, kecamatan, dstnya.” Tidakkah dari sisi waktu, tempat, kapasitas memahami isu-isu bahasan sangat terbatas ! Bukankah proses pembuatan kebijakan penganggaran tidak semata-mata sebuah proses silahturahmi. Ia merupakan proses rasionalisasi, proses yang membutuhkan intervensi intelektual.

Mungkin kita mulai menemukan setitik atau secercah cahaya yang menjanjikan manakala isu E-Budgedting mulai dihembuskan, dipraktekkan, diujicobakan. Soalnya kemudian, siapa yang memasukkan angka-angka itu? Bukankah angka-angka itupun di’stel’ oleh pihak tertentu. Tapi setidaknya, mekanisme ini sedikit memberi harapan ketimbang mekanime-mekanisme yang membelit soal penganggaran publik. Paling tidak semuanya kembali pada kendali kejernihan hati, kesadaran panggilan kemanusiaan untuk memanusiakan sesama. Publik sungguh-sungguh membutuhkan penganggaran rasional, bukan rasionalisasi penganggaran.

Anggaran atau dana publik perlu dikembalikan sebagai sebuah siklus, mata rantai yang tidak tereduksi. Dari mana dana itu diambil, kesalah pemanfaatannya (Budgeting Termination). Dan tentu, hukum ekonomi dapat menegaskannya bahwa setiap investasi dana publik selalu ada surflus manfaat yang diciptakannya. Tanpa surplus manfaat pengganggaran dana publik, maka dapat disinyalir adanya mekanisme yang tidak berfungsi dengan baik.

Penganggaran dana publik merupakan basis, fondasi dari upaya membangun kesejahteraan. Pengalokasian anggara publik yang dibangun dari dasar yang kuat akan meningkatkan kepastian pemenuhan atau keberhasilan pembangunan kesejahteraan publik. Konstruksi penguatan fondasinya dapat berlangsung dari proses penganggaran yang akuntable. Publik paham makna anggaran itu sendiri, tahu bagaimana proses pengalokasiannya, siapa yang mengelolanya, juga perlu mengetahui hasil dan dampak dari kebijakan anggaran tersebut. Dan yang tidak perlu dilupakan adalah pengakuan dari publik bahwa telah tercapai ekspektasi kesejahteraan mereka.

Jadi, konteks surplus penganggaran publik harusnya menekankan  aspek pelibatan publik dalam memahami, menentukan pengalokasian, pengawasan, dan evaluasi hasil penggunaan anggaran dalam artian yang tidak manipulatif. Bukan semata menerima hasil atau mengeluhkan kinerja penganggarannya. Dan pada bagian yang paling perlu diberi pelottotin adalah ruang rasionalisasi yang manipulatif.