E-Procurement: Implementasi dan tantangannya

1459657_504181606356316_923692922_nImplementasi aplikasi e-Procurement  sudah menjadi realitas dalam sistem tata kelola pemerintahan berbasis ICTs. Cukup banyak institusi publik atau pemerintah yang menjadikan e-procurement sebagai instrumen penyederhanaan pelayanan publik melalui aktivitas lelang pekerjaan atau proyek. Kehadirannya tentu untuk meng-efisiensikan prosedur-prosedur pelelangan yang dilakukan secara manual. Disamping itu pertimbangan kemudahan monitoring, transfaransi untuk tujuan pencegahan tindak pidana korupsi dan menciptakan budaya kompetisi yang sehat bagi semua pihak (rekanan). Karena itu  sistem e-procurement dapat menjadi jalan bagi transformasi tata kelola pemerintah menuju pencapaian good governance.

Sekalipun keberadaan sistem e-procurenment yang diteorisasikan dinilai baik, memberi harapan, tentu tetap saja sebuah sistem senantiasa memiliki sifat atau celah kelemahannya (Sisi kerapuhan). Sistem e-procurement bukanlah semacam obat mujarab (penecea) yang dapat mengobati rasa dahaga publik terhadap mutu sebuah layanan publik tanpa cacat. Terlebih jika kita membahasnya dari sisi karakteristik teknologi. Selain teknologi senantiasa memiliki keterbatasan dari sisi perkembangannya, selalu saja ada anti tesis. Sebaik apapun sistem aplikasi e-procurement senantiasa ada intervensi variabel pengganggu misalnya (hacker).

Bagaimana dengan persoalan tantangan korupsi? Sepanjang persoalan implementasi kebijakan yang menyertakan kontestasi kepentingan selama itu akan ada upaya-upaya sistematis untuk memperoleh pemenuhan kepentingan dengan cara potong kompas (out of regulation). Konflik kepentingan yang tidak sehat selalu terbuka baik dalam sistem pelelangan manual atau pelelangan berbasis ICTs. Berbagai tindakan kecurangan bisa terjadi. Dari proses curi star atau kolusi bersama admin terkain data-data lelang, hingga pengaturan kesepakatan pemenangan yang didesain sedemikian canggih (halus) akan sangat mungkin terjadi.

Sekalipun demikian proses implementasi e-procurement setidaknya setahap lebih maju, lebih memberi harapan bagi perbaikan pelayanan publik yakni best practise (pelayanan emas/prima). Sebuah ekspektasi bagi peningkatan pelayanan yang terbuka, jujur, adil, dan tidak boros, sehingga proses percepatan pembangunan menjadi mungkin dengan sistem ini. Setidaknya tantangan pemuktahiran e-procurement senantiasa menjadi perhatian berkelanjutan.