Penilaian Kinerja Pemerintahan

kinerjaPenilaian kinerja Pemerintahan (agenda tahunan) yang mengacu pada amanah konstitusi (Permen PANRB No 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan PP No 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah), merupakan suantu instrumen yang mengukur prestasi kerja unit atau instansi pemerintahan. Maksud diadakannya penilaian kinerja tentu memberikan informasi strategis agar dilakukannya perbaikan unjuk kerja atau prestasi kerja. Sekalipun penilaian kinerja tersebut selalu dikaitkan dengan pemberian reward atau punishment, namun sejatinya penilaian kinerja instansi pemerintahan dilakukan agar instansi pemerintahan memahami posisi, perkembangan, efek kerja dalam proses berjalan. Siklus penilaian kinerja akan menilai siklus progresif dari tahapan kerja instansi. Mulai dari perencanaan, impelementasi, dan evaluasi itu sendiri.

Dalam bahasa sederhana, penilaian kinerja instansi pemerintah merupakan mekanisme pertanggungjawaban, desakan publik kepada pemerintah untuk memberikan pembuktian atas kebijakan publik (janji kepada publik) yang mereka komitmenkan melalui mekanisme pemilihan (Pemilu:Pilpress, Pil Kada). Secara keluar (eksternal) penilaian kinerja pemerintah menunjuk tuntutan publik kepada pemerintah untuk memenuhi semua komitmen politiknya. Sementara itu, secara internal, penilaian kinerja dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintahan, misalnya lembaga kementrian, sungguh-sungguh berkonstribusi dalam pemenuhan komitmen politik pemerintah (Presiden, Kepada Daerah).

Penilaian kinerja instansi pemerintahan ini merupakan gagasan yang dikerjakan sebagai projek reformasi Birokrasi. Sebuah kebijakan yang mendesain secara strategis perubahan budaya kerja yang produktif, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara transfaran.

Penilaian kinerja atau lazimnya disebut Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tidak saja memberikan penekanan semata-mata pada aspek pemeringkatan kinerja semua instansi pemerintah, namun secara substansial lebih kepada pemberian memo atau catatan rekomendasi penguatan kinerja berkelanjutan untuk memastikan adanya perubahan prestasi kerja secara berkala (periodik).

Adapun inti dari penilaian kinerja mencakup; hal yang direncanakan, hal yang dijanjikan (pengukuran kinerja), hal yang dilaksanakan, hal yang dilaporkan, hal yang dievaluasi, hal capaian. Di samping penilaian kinerja yang dilakukan instansi penilai (Kemenpan-ReBiro) terhadap unit kerja atau instansi lainnya, Instansi bersangkutan atau yang dinilai perlu melakukan penilaian mandiri sebagai bagian dari hal-hal yang dinilai. Penilaian kinerja Instansi pemerintah juga dikenakan pada aspek apakah instansi bersangkutan melakukan penilaian mandiri berdasarkan sistem SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah).

Dalam menjaga akuntabilitas penilaian kinerja, biasanya Kementian PAN-ReBiro melibatkan pihak di luar kementriannya. Biasanya kementrian ini menggunakan banyak advise, kelompok analis, auditer (Mis, Kementrian Keuangan, Kemendagri, BPKP, KPK, kelompok pakar). Bahkan pelibatan yang dinilai juga menjadi bagian dari proses penilaian (co- Evaluation).

Penilaian kinerja Instansi pemerintahan, secara makro, berkeinginan untuk mengevaluasi pemanfaatan anggaran dengan dampak yang dicapai. Dalam arti apakah pemanfaatan anggaran tersebut efektif, efisien. Ketercapaian pemanfaatan anggaran secara efisien dan efektif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan budaya kerja menghasilkan. Sehingga, paling tidak, publik mengetahui dengan pasti bahwa konstribusi mereka melalui pemberian pajak didaya gunakan secara tepat. Tepat perencanaan, tepat pelaksanaan, tepat sasaran dan tepat hasil.