1 Terlepas kepampuan pemerintah dalam menyediakan moda transfortasi yang refresentatif bagi masyarakat, kini pemerintah dipusingkan dengan benturan masyarakat baik pengguna maupun penyedia jasa angkutan berbasis pemanfaatan aplikasi online berbasis android. Saling tuding keilegalan pengoperasian dan silang pendapat terkait kelayakannya menuntut pemerintah memainkan perannya sebagai pengambil kebijakan untuk menata pentransfortasian moderen. Bagaimana kemudian kita merespon dinamika penerapan aplikasi berbasis online ditengah realitas lambannya moda transfortasi konvensional merespon ICTs? Kemunculan transfortasi berbasis aplikasi android yang diterapkan pada moda transfortasi seperti motor dan mobil (taxi) merupakan konsekwensi logis dari karakter ICTs yang senantiasa mengedepankan kesederhanaan prosedur, kecepatan, keterjangkauan harga, pengalaman baru menjadi fenomena tak terhindarkan yang membutuhkan kearifan dalam menyikapinya. Tidak satupun individu, korporasi bahkan negara yang mampu membatasi atau menolak dinamika perubahan yang dihadirkan dengan evolusi ICTs. Meskipun demikian, ketakterhindaran tersebut tidak dapat serta merta mengabaikan berbagai kebijakan yang telah ada terkait regulasi yang memayungi seluruh proses pengoperesian armada transfortasi. Dalam konstrusi negara yang berbasis pada legal formal maka segala sesuatu yang bergerak dalam ruang lingkup kepentingan publik selalu didahului oleh pendasaran legal formalnya, yakni regulasi atau undang-undang. Misalnya, pengoperasian armada transfortasi angkutan umum membutuhkan Badan usaha berbadan hukum, labelisasi(ditandai dengan jenis flat atau nomer polisi), kejelasan trayek, dstnya. Dalam konteks karakter ICTs yang serba menawarkan perubahan dengan akselerasi percepatan yang pastinya akan meninggalkan kelambanan negara atau sebut saja pengambil kebijakan dalam meresponnya, terlebih lagi memformulasikannya ke dalam satuan yang disebut draf kebijakan publik. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan kesiapan, baik itu kesiapan knowledge berbasis ICTs maupun infrastruktur terkait misalnya regulasi. Hadirnya moda transfortasi khusus untuk angkutan penumpang ini tidak perlu diperhadapkan dengan isu yang berdimensi masa lalu terkait dengan berbagai kebijakan diskriminatif antar pengelola jasa ankutan. Jauh lebih baik kita menatap ke depan, melihat apa yang senyatanya menjadi realitas keseharian kita atau dalam persfektif kebijakan sebagai ekologi baru kebijakan publik. Sebuah tatanan ekologi kebijakan yang didayakan oleh peran ICTs yang suka atau tidak akan mengusangkan beragam model atau pendekatan kebijakan publik yang selama ini lebih dahulu ada. Dalam hal ini, semua stakeholder kebijakan; pemerintah, masyarakat dan perusahaan mencari titik simpul saling paham bagaimana merespon desakan ICTs yang tidak akan sanggup dibendung terkecuali pemerintah atau kekuatan dominan memaksakan penghambatannya terhadap penyelenggaraan moda transfortasi berbasis online. Kita perlu menyadari bahwa untuk setiap terminasi kesejahteraan yang dibawa oleh instrumen teknologi (ICTs) perlu diwadahi, diberi ruang geraknya untuk mentransformasi cara pemerintah merumuskan apa yang mereka perlu lakukan atau tidak perlu lakukan bagi kepentingan masyarakat umum. Setidaknya, tantangan ekonomi digital yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan ICTs akan memberikan frame baru secara progresif untuk menata kembali cara-cara pengupayaan kesejahteraan publik melalui peran sigap dan cerdas semua stakeholder. Kita tidak dapat menyalahkan, berburuk sangka pada berbagai penerapan aplikasi berbasis ICTs yang muaranya adalah pensejahteraan publik. Tidak terpungkiri, hadirnya berbagai aplikasi berbasis online akan menjadi semacam otokritik bagi pemoderan tata kelola pemerintahan kita. Akhirnya, adagium function follow ICTs atau ICTs follow function perlu benar-benar direnungkan.

1Terlepas kepampuan pemerintah dalam menyediakan moda transfortasi yang refresentatif bagi masyarakat, kini pemerintah dipusingkan dengan benturan masyarakat baik pengguna maupun penyedia jasa angkutan berbasis pemanfaatan aplikasi online berbasis android. Saling tuding keilegalan pengoperasian dan silang pendapat terkait kelayakannya menuntut pemerintah memainkan perannya sebagai pengambil kebijakan untuk menata pentransfortasian moderen. Bagaimana kemudian kita merespon dinamika penerapan aplikasi berbasis online ditengah realitas lambannya moda transfortasi konvensional merespon ICTs?

Kemunculan transfortasi berbasis aplikasi android yang diterapkan pada moda transfortasi seperti motor dan mobil (taxi) merupakan konsekwensi logis dari karakter ICTs yang senantiasa mengedepankan kesederhanaan prosedur, kecepatan, keterjangkauan harga, pengalaman baru menjadi fenomena tak terhindarkan yang membutuhkan kearifan dalam menyikapinya. Tidak satupun individu, korporasi bahkan negara yang mampu membatasi atau menolak dinamika perubahan yang dihadirkan dengan evolusi ICTs.

Meskipun demikian, ketakterhindaran tersebut tidak dapat serta merta mengabaikan berbagai kebijakan yang telah ada terkait regulasi yang memayungi seluruh proses pengoperesian armada transfortasi. Dalam konstrusi negara yang berbasis pada legal formal maka segala sesuatu yang bergerak dalam ruang lingkup kepentingan publik selalu didahului oleh pendasaran legal formalnya, yakni regulasi atau undang-undang. Misalnya, pengoperasian armada transfortasi angkutan umum membutuhkan Badan usaha berbadan hukum, labelisasi(ditandai dengan jenis flat atau nomer polisi), kejelasan trayek, dstnya.

Dalam konteks karakter ICTs yang serba menawarkan perubahan dengan akselerasi percepatan yang pastinya akan meninggalkan kelambanan negara atau sebut saja pengambil kebijakan dalam meresponnya, terlebih lagi memformulasikannya ke dalam satuan yang disebut draf kebijakan publik. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan kesiapan, baik itu kesiapan knowledge berbasis ICTs maupun infrastruktur terkait misalnya regulasi.

Hadirnya moda transfortasi khusus untuk angkutan penumpang ini tidak perlu diperhadapkan dengan isu yang berdimensi masa lalu terkait dengan berbagai kebijakan diskriminatif antar pengelola jasa ankutan. Jauh lebih baik kita menatap ke depan, melihat apa yang senyatanya menjadi realitas keseharian kita atau dalam persfektif kebijakan sebagai ekologi baru kebijakan publik. Sebuah tatanan ekologi kebijakan yang didayakan oleh peran ICTs yang suka atau tidak akan mengusangkan beragam model atau pendekatan kebijakan publik yang selama ini lebih dahulu ada.

Dalam hal ini, semua stakeholder kebijakan; pemerintah, masyarakat dan perusahaan mencari titik simpul saling paham bagaimana merespon desakan ICTs yang tidak akan sanggup dibendung terkecuali pemerintah atau kekuatan dominan memaksakan penghambatannya terhadap penyelenggaraan moda transfortasi berbasis online. Kita perlu menyadari bahwa untuk setiap terminasi kesejahteraan yang dibawa oleh instrumen teknologi (ICTs) perlu diwadahi, diberi ruang geraknya untuk mentransformasi cara pemerintah merumuskan apa yang mereka perlu lakukan atau tidak perlu lakukan bagi kepentingan masyarakat umum.

Setidaknya, tantangan ekonomi digital yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan ICTs akan memberikan frame baru secara progresif untuk menata kembali cara-cara pengupayaan kesejahteraan publik melalui peran sigap dan cerdas semua stakeholder. Kita tidak dapat menyalahkan, berburuk sangka pada berbagai penerapan aplikasi berbasis ICTs yang muaranya adalah pensejahteraan publik. Tidak terpungkiri, hadirnya berbagai aplikasi berbasis online akan menjadi semacam otokritik bagi pemoderan tata kelola pemerintahan kita. Akhirnya, adagium function follow ICTs atau ICTs follow function perlu benar-benar direnungkan.